LEBARAN 2025: JUMLAH PEMUDIK TURUN, PERPUTARAN UANG LESU, MASYARAKAT KENCANGKAN IKAT PINGGANG

 Sumber Foto: suarakalbar.co.id

RISDEM, Bandung – Terdapat indikasi menurunnya perputaran uang di Masyarakat seiring dengan penurunan jumlah pemudik pada lebaran tahun ini. Di sisi lain, biaya mudik yang membengkak, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan beban konsumsi membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan Survei Potensi Pergerakan Nasional, hasilnya memperkirakan ada 146,48 juta pemudik atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025. Turun 24 persen dibandingkan dengan proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan mudik Lebaran 2024.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah berpendapat, dengan turunnya jumlah pemudik tersebut, jumlah perputaran uang selama libur Lebaran 2025 pun turun. Dibandingkan dengan 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 persen.

“Apabila asumsi perputaran uang pada Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, asumsi perputaran uang pada Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,97 triliun. Prediksi tersebut diperkirakan dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Perhitungan tersebut berdasar pada jumlah rata-rata uang yang dibawa setiap keluarga pemudik senilai Rp 3,75 juta atau naik 10 persen dari Lebaran 2024. Atas hal tersebut, perputaran uang cenderung mengambil batas minimal dan moderat, diperkirakan mencapai Rp 137,97 triliun.

Jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga adalah Rp 4 juta, Perhitungan itu berpotensi meningkat, total perputaran uang menjadi Rp 145,04 triliun. Kendati demikian, asumsi perputaran uang Lebaran 2025 yang dalam kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang pada Lebaran 2024.

Menurut Sarman, jarak liburan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan liburan Lebaran 2025 yang sangat berdekatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Hal ini membuat pemudik periode Natal dan Tahun Baru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Lebaran 2025.

Diluar hal tersebut, dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru, tren saving atau berhemat di Masyarakat semakin meningkat, hal itu dilakukan untuk keperluan biaya masuk sekolah. Kemudian, PHK yang terjadi Dimana-mana, menurunnya daya beli masyarakat, serta faktor cuaca juga menjadi factor pertimbangan masyarakat untuk melakukan tradisi mudik.

Pemerintah Menyusun strategi-strategi seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, dan diskon paket pariwisata Lebaran dalam upaya mendorong konsumsi rumah tangga pada momentum Lebaran 2025.

Stabilisasi harga pangan dan pencairan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta, termasuk dorongan bagi operator ojek online untuk memberikan bonus Lebaran juga menjadi strategi yang diupayakan oleh pemerintah.

”Peningkatan konsumsi rumah tangga selama libur Idul Fitri tahun ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sekitar 5 persen lebih sebagai fondasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II-IV tahun 2025. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5-5,1 persen diharapkan dapat tercapai,” ujar Sarman.

Kencangkan ikat pinggang

Achmad Nur Hidayat Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mengemukakan pendapatnya, masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang pada Lebaran 2025 dengan menahan belanja. Sebab, likuiditas mengetat. Ini antara lain disebabkan oleh biaya mudik yang kian memberatkan.

Alokasi untuk biaya mudik Lebaran 2025 per keluarga diperkirakan rata-rata Rp 3 juta-Rp 5 juta, lebih tinggi dari alokasi mudik Lebaran 2024 yang sebesar Rp 2,5 juta-Rp 4 juta. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak akhir 2024 dan tarif transportasi yang melambung membuat anggaran mudik 2025 meningkat 20-30 persen dibandingkan dengan 2024.

Persiapan uang Lebaran

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) dan sejumlah perbankan telah melakukan persiapan menjelang Lebaran 2025 diantaranya dengan menyediakan uang layak edar serta ketersediaan uang tunai di beberapa titik walaupun dengan nominal yang cenderung lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

BI telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025, turub dari tahun 2024 yang senilai Rp 197,6 triliun. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, persiapan uang layak edar selalu meningkat secara tahunan. Pada 2024 tumbuh 1,33 persen dan pada 2023 tumbuh 8,22 persen.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyiapkan uang tunai senilai Rp 32,8 triliun selama periode Libur Lebaran 2025 pada 28 Maret-7 April 2025 atau selama 11 hari. Persiapan uang tunai tersebut turun sebesar 6,12 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, yang juga mencatatkan penurunan ketersediaan uang tunai Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun lalu, masing-masing sebesar 21,05 persen dan 23,93 persen. Di sisi lain, PT Bank Mandiri (Persero) meningkatkan kebutuhan uang tunai 5,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu menjadi 31,6 persen.

Menurut Achmad, percepatan transaksi digital serta adanya kekhawatiran atas pelemahan ekonomi menjadi penyebab penurunan ketersediaan uang kas oleh BI dan perbankan menjelang Lebaran 2025. Hal ini sekaligus merespons tekanan ekonomi yang terindikasi dari deflasi dua bulan beruntun.

“Deflasi dua bulan beruntun pada awal tahun menunjukkan daya beli masyarakat yang lesu sehingga permintaan uang fisik untuk belanja Lebaran diproyeksikan lebih rendah. BI mungkin mengantisipasi penurunan aktivitas konsumsi atau risiko likuiditas berlebih yang tidak terserap. Namun, kebijakan ini juga berisiko memperburuk sentimen ekonomi jika masyarakat menganggapnya sebagai sinyal resesi,” tuturnya. (RSDM/ Ow)

Sumber Artikel: Kompas, 18 Maret 2025