RISDEM Ajak KPU, Dinkes, serta IDI Rumuskan Pola Kerja Sehat Petugas Pemilu

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung- RISDEM Kembali mengadakan diskusi mingguan secara daring (4/1/23) dengan tema “Pemilu-Pemilukada di Jabar Kudu Aman-Salamet!”. Dengan narasumber yang kompeten untuk membicarakan hal ini, diantaranya; Muhammad Revandi, S.IP (KPU Provinsi Jawa Barat), dr. Vini Adiani Dewi (Dinkes Provinsi Jawa Barat), dr. Naufal Muharam Nurdin, M.Si. (IDI Kota Bogor/Dosen IPB University), serta Ari Permana, S.Pd. (PPS 2019 Desa Sindangsari Kec. Ciranjang-Cianjur).

Direktur RISDEM, Fikri Audah NSY, menjelaskan bahwa acara diskusi ini dilatarbelakangi oleh pembahasan internal RISDEM bahwa proses pemilu 2019 yang menewaskan banyak pejuang demokrasi perlu dijadikan pelajaran penting serta dipersiapkan antisipasinya guna menghadapi pemilu-pemilukada tahun 2024 agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Dalam sebuah penelitian tentang analisis evaluasi badan adhoc pemilu 2019, bahwa petugas KPU yang paling banyak merasakan sakit adalah KPPS/TPS (62%), disusul oleh PPS (24%), PPK (9%), Linmas (5%), serta komisioner KPU (<1%) (Husain dkk, 2020). Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa petugas KPPS/TPS merupakan petugas yang paling banyak merasakan sakit atau beban kerja yang paling berat dikarenakan oleh banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan serta batas waktu yang dimiliki. Dengan data ini kita bisa membuat keputusan untuk memproteksi petugas KPPS/TPS sehingga korban bisa diminimalisir.

Kondisi ini senada dengan penjelasan Ari Permana, ia menuturkan bahwa memang tugas PPS dan KPPS dirasa berat terutama pada H-1 sampai H+1 pencoblosan. Ini dikarenakan harus melakukan penyiapan logistik pemilu, menjaga TPS serta kotak suara dan surat suara, juga harus melakukan penghitungan hasil pemilu.

Menanggapi hal ini, Muhammad Revandi (KPU Jabar), menjelaskan bahwa KPU RI sedang berusaha untuk mengatasi beban berat petugas KPU di lapangan, salahsatunya dengan dilakukan ‘penggodogan’ format formulir penghitungan suara yang diharapkan akan meringkankan kerja dilapangan, selain itu, saat ini juga KPU RI sedang merancang surat suara yang lebih memudahkan dalam proses penghitungan suara oleh badan Adhoc.

Selanjutnya, penyampaian dari dr. Vidi Adiani Dewi, beliau mengatakan bahwa pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat siap untuk kolaborasi untuk mensukseskan pemilu-pemilukada 2024, karena SKPD di Jawa Barat sudah terbiasa dengan berkolaborasi, bukan hanya pada momen Pemilu/Pemilukada, juga pada saat Natal-Tahun Baru, Covid-19, serta pada setiap momen kita memang sudah terbiasa untuk berkolaborasi. Kami meminta kepada KPUD Jawa Barat untuk melibatkan kami Dinkes Jabar dalam upaya pencegahan seperti tahun 2019 kemarin dimana petugas pemilu banyak yang meninggal.

Sebagai penutup, penyampaian dari dr. Naufal mengingatkan tentang pentingnya pola hidup dan pola kerja sehat untuk mengatasi tekanan fisik dan psikis bagi para petugas pemilu. dr. Naufal menjelaskan bahwa petugas perlu setidak-tidaknya untuk melakukan olahraga 1 minggu sekali, membiasakan tidur cukup, serta perlunya kontrol berkala para petugas pemilu terutama yang sudah terindikasi memiliki penyakit.

Diskusi ini ditutup dengan penyampaian rekomendasi dari Direktur RISDEM, bahwa Pemilu-pemilukada 2024 mendatang mesti terlaksana dengan aman tanpa ada korban jiwa, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, KPU perlu untuk melaksanakan pola kerja sehat di lingkungan KPU untuk meminimalisir korban, salahsatunya dengan diadakannya olahraga bersama minimal satu pekan satu kali, penyediaan suplemen bagi PPS dan KPP/Petugas TPS 2 minggu sebelum pencoblosan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah setingkat terutama Dinas Kesehatan untuk mencegah korban berjatuhan. (adm/RSDM)