Paparan Disdukcapil Jabar dalam Diskusi Terbuka RISDEM

(Foto: Dokumentasi RISDEM)

RISDEM, Bandung – Dalam Diskusi terbuka RISDEM tentang DPT Berkualitas Pemilu Berintegritas (30/11/2022), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Buldansah, AP., MM., menyampai poin serta gagasan penting yang bisa kita cermati bersama.

Hal yang dikedepankan adalah bahwa Disdukcapil Provinsi Jawa Barat saat ini telah menyelesaikan proses perekaman KTP-el sebanyak 98,81%, dan target sisanya, atau sekitar 1.681.903 penduduk akan dikejar di tahun 2023 dan 2024 mendatang sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat Jawa Barat serta dukungan data berkualitas bagi pemilu/pilkada serentak.

Ia juga menambahkan, bahwa saat ini Jawa Barat banyak dihuni oleh SDM produktif yang menjadi cikal bakal kemajuan kedepan, menuju Indonesia emas tahun 2045. Demografi di Jawa didominasi oleh Gen-Z (24,67%), Milenial (23,5%), Gen-X (21,2%), Post Gen-Z (16,44%), Baby Boomer (12,67%), dan Pre-Boomer (1,7%). Dengan data ini ia menjelaskan, selain akan mendapat keuntungan bonus demografi melalui usia produktif yang melimpah, Jawa Barat akan menjadi provinsi dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia, dengan proyeksi pada Pemilu 2024 sekitar 35.894.49 jiwa, dan pada Pilkada 2024 sekitar 36.562.005 jiwa.

Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data ini juga memberikan komitmen untuk terus memberikan data yang berkualitas bagi setiap lembaga yang membutuhkan, karena kedapan, identitas NIK, akan menjadi kunci untuk setiap proses administrasi di Indonesia, termasuk diantaranya pemilihan umum/kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil telah melalukan inovasi untuk menerbitkan Digital ID, suatu inovasi bidang digital yang memuat kartu identitas penduduk dalam bentuk digital pada platform di smartphone. Dengan inovasi ini, ia berharap proses update data administrasi kependudukan menjadi lebih cepat dan akurat karena dilakukan oleh user/individu sendiri. Selain daripada itu, Buldansah juga menambahkan, bahwa jika Digital Id ini bisa terlaksana dengan baik, dapat menghemat anggaran sekitar 400an miliar, dana yang dihemat dari pos pengadaan blanko KTP-el.

Sebagai penutup, Buldansah mengingatkan bahwa masyarakat harus memastikan bahwa mereka mempunyai data kependudukan yang lengkap dan benar, cek kembali identitas pastikan data sudah benar, dan dalam hal ini, ia berpesan untuk cek NIK masyarakat sudah terdaftar sebagai daftar pemilih. (adm/RSDM)